Serangan siber ke layanan publik: yang bocor bukan data, yang bocor adalah waktu
Tiga layanan daerah lumpuh 11 jam. BSSN menyebut percobaan pemerasan. Yang belum dijawab: mengapa cadangan yang dijanjikan tahun lalu tidak menyala.
Nadia Kusuma · Jumat, 11 September 2026 · 11.05 WIB · 53 rb pembaca
JAKARTA — Warga yang mengurus izin di tiga kota tidak kehilangan nomor KTP. Mereka kehilangan hari. Antrean digital kembali ke kertas, petugas menulis manual, dan pimpinan daerah baru keluar menyatakan “situasi terkendali” setelah siang berganti sore.
BSSN mengonfirmasi pola pemerasan: sistem dikunci, tebusan diminta dalam aset digital, dan ancaman publikasi data. Klaim awal: data tidak berpindah. Klaim itu, kata peneliti independen, terlalu cepat untuk dipegang.
Cadangan yang tidak cadangan
Setiap daerah yang lumpuh punya dokumen soal disaster recovery. Tidak satu pun yang menyala dalam dua jam pertama. Itu celah yang lebih politis daripada teknis: anggaran ada, uji coba jarang, dan tanggung jawab terpecah antara dinas kominfo dan vendor.
- Layanan terdampak: perizinan, pajak daerah, antrean RS
- Durasi: 7 sampai 11 jam
- Status data: masih diaudit, belum ditutup
Pemerintah pusat akan menggelar rapat koordinasi. Untuk warga, rapat itu tidak mengembalikan hari yang hilang. Kilat akan menayangkan temuan audit jika salinannya keluar — dan menahan diri menyebut “aman” sebelum itu.
